YOGYAKARTA - Taman Sari Kraton Yogyakarta masih berdiri. Bangunan-bangunannya tidak runtuh, kolam pemandian masih menjadi magnet wisata, dan lorong-lorongnya tetap dilalui pengunjung. Namun sebagai Taman Putri Kraton yang berfungsi sebagai ruang privat Sultan yang dahulu menjadi pusat lanskap keagungan bagi putri raja. Taman Sari hari ini tampak kehilangan marwahnya. Bukan karena ditinggalkan sejarah, melainkan karena dikelola tanpa kejelasan visi dan batas kewenangan.
Dibangun pada 1758–1765 pada masa Sri Sultan Hamengku Buwono I, Taman Sari bukan sekadar taman rekreasi. Ia adalah proyek kosmologi dan politik sistem ruang yang menyatukan air, arsitektur, pertahanan, dan laku spiritual. Pada masanya, Taman Sari menjadi salah satu point of interst lanskap Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
Kerusakan besar pertama terjadi akibat gempa Yogyakarta 1867. Sejak itu, Taman Sari tak pernah sepenuhnya dipulihkan seperti rancangan awalnya. Banyak bangunan runtuh, sistem air lumpuh, dan fungsi istana air perlahan ditinggalkan. Pemulihan yang dilakukan lebih bersifat penyelamatan sisa bangunan, bukan restorasi lanskap secara utuh.
Kerusakan kembali terjadi akibat gempa 27 Mei 2006. Sejumlah bagian Taman Sari retak dan mengalami penurunan struktur. Rehabilitasi dilakukan pada tahun-tahun setelahnya, bersamaan dengan penataan kawasan wisata. Namun seperti rehabilitasi sebelumnya, perbaikan lebih menitikberatkan pada fungsi kunjungan, bukan pada pemulihan sistem ruang dan makna budaya Taman Sari sebagai satu kesatuan.
Sebagai Benda Cagar Budaya, kondisi kawasan ini menyisakan ironi. Secara fisik, Taman Sari tampak “selesai”. Namun di banyak sudut, kesan lembap, kusam, dan kurang terawat masih terasa. Detail arsitektur hibrida dimana jelas perpaduan Jawa, Indies, dan pengaruh Eropa Selatan seperti tidak dijelaskan secara memadai. Informasi sejarah sebenarnya tersedia, tetapi tersebar dan tidak terintegrasi dalam pengalaman kunjungan.
Di lapangan, persoalan lain muncul pada praktik pemanduan wisata. Informasi mengenai Taman Sari sering kali disampaikan melalui tour guide yang menawarkan jasa secara langsung kepada pengunjung dengan tarif yang variatif. Para pemandu ini bekerja secara outsourcing, seperti tanpa atribut resmi yang jelas, sehingga sulit dibedakan mana yang berada di bawah pengelolaan dinas terkait dan mana yang tidak.
Situasi ini menimbulkan kesan seolah akses informasi dan bahkan akses ke ruang tertentu seperti lebih bergantung pada peran pemandu, bukan pada sistem pengelolaan kawasan. Beberapa jalur dan ruang terkesan “tidak terbuka” kecuali melalui pihak tertentu. Kondisi ini bukan rahasia di lapangan, tetapi jarang dibicarakan secara terbuka.
Masalahnya bukan pada keberadaan pemandu wisata, melainkan pada ketiadaan kejelasan tata kelola. Pengunjung tidak memperoleh penanda yang tegas mengenai siapa pengelola resmi kawasan, siapa yang bertanggung jawab atas pemanduan, dan standar layanan apa yang seharusnya diterima. Atribut, kostum, dan sistem informasi tidak menunjukkan batas yang jelas antara pengelolaan negara, daerah, dan pihak lain.
Di sisi lain, jaringan terowongan bawah tanah yang merupakan elemen penting Taman Sari juga masih banyak yang ditutup dengan alasan perlindungan aset cagar budaya. Penutupan ini sah secara administratif, tetapi tanpa narasi dan transparansi, ruang bawah tanah justru menjadi bagian yang disenyapkan dari sejarah Taman Sari.
Sebagai destinasi wisata unggulan, Taman Sari menanggung beban nama besar. Namun tanpa kejelasan pengelolaan, pariwisata berjalan sendiri, konservasi berjalan sendiri, dan edukasi budaya tertinggal. Yang tersisa adalah keramaian tanpa pemahaman.
Taman Sari membutuhkan lebih dari sekadar rehabilitasi fisik. Ia memerlukan penegasan otoritas pengelolaan, keterbukaan akses informasi, serta integrasi antara konservasi, pemanduan, dan edukasi publik. Tanpa itu, Taman Sari akan terus berdiri sebagai bangunan bersejarah yang ramai dikunjungi, tetapi perlahan kehilangan marwahnya sebagai Taman Putri Kraton. Handoko Suman
